Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin menyatakan "keprihatinan" atas bentrokan-bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja bulan ini tetapi memutuskan akan menyerahkan isu itu kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Kamboja telah meminta DK PBB untuk mengerahkan pasukan pemelihara perdamaian PBB ke perbatasan itu. Tapi dewan yang beranggota 15 negara itu menyatakan dalam satu pernyataan perannya akan dibatasi dengan cara mendukung "usaha-usaha regional dan usaha-usaha bilateral" untuk merundingkan diakhirinya konflik tersebut, demikian Reuters melaporkan.

"Para anggota Dewan Keamanan menyatakan sangat prihatin atas bentrokan-bentrokan bersenjata yang baru-baru ini terjadi antara Kamboja dan Thailand," kata Duta Besar Brazil untuk PBB dan presiden DK bulan ini, Maria Luiza Ribeiro Viotti, kepada wartawan.

Dia mengatakan para anggota dewan mendesak Kamboja dan Thailand untuk "menahan diri dan menghindari setiap aksi yang bisa membuat panas situasi itu," dan terus bekerja sama dengan mediator-mediator ASEAN untuk menyelesaikan pertikaian secara damai.

Kamboja dan Thailand saling menyalahkan memulai bentrokan-bentrokan dekat kuil Preah Vihear yang berumur 900 tahun. Bentrokan-bentrokan itu menewaskan sedikitnya tiga orang Thailand dan delapan Kamboja. Setidaknya 34 orang Thailand dan 55 orang Kamboja lainnya menderita luka-luka, menurut kedua pihak.

Kamboja telah meminta DK PBB untuk mengadakan sidang darurat mengenai isu itu. Pada awalnya para anggota DK enggan membawa perselisihan itu ke New York tapi akhirnya setuju mengadakan sidang pada Senin, kata beberapa utusan.

Mereka sekarang berharap isu tersebut akan ditangani ASEAN, tambah para utusan itu.

Menteri Luar negeri Thailand Kasit Piromya mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan tertutup DK PBB bahwa pasukan pemelihara keamanan PBB tak diperlukan dan menambahkan bahwa pemerintahnya ingin menyelesaikan isu secara dwipihak.

Ia menolak tudingan Kamboja bahwa tentara Thailand menggunakan bom tandan.

Thailand dan Kamboja belum menandatangani satu perjanjian baru yang melarang penggunaan jenis bom tersebut.

Menlu Indonesia Marty Natalegawa yang menghadiri pertemuan DK PBB itu dalam kapasitasnya sebagai ketua ASEAN mengatakan kepada wartawan: "Gencatan senjata berlakukan tapi kami perlu gencatan itu lebih dapat dipercaya."

Menlu Kamboja Hor Namhong mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan tetap meminta keterlibatan PBB lebih aktif. Jika DK tidak mengirim pasukan pemelihara perdamaian, katanya, para pengamat PBB atau misi pencari fakta akan bekerja.